TANJUNG PINANG – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar turut angkat bicara, terkait beberapa OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang, yang kerap membuat kegiatan seremoni di hotel-hotel. Salah satu OPD yang belakangan ini membuat kegiatan seremoni di hotel yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Dinas Pariwisata Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas PUPR.
“Kami minta pemko melaksanakan kegiatan yang prioritas saja, di tengah kondisi keuangan pemko sedang defisit ini,” katanya kepada hariankepri.com, Rabu (10/7/2024).
Menurutnya, jika sejumlah OPD membuat kegiatan seremoni di hotel, tentu akan banyak mengeluarkan biaya. Jika OPD mau membuat kegiatan, sebaiknya memakai tempat atau fasilitas Pemko Tanjungpinang.
“Pergunakan fasilitas pemko yang ada, sehingga tidak mengeluarkan anggaran yang lebih banyak,” tuturnya. Politisi Golkar itu juga berpesan kepada Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, agar bisa mengawasi seluruh OPD terutama yang ada melakukan kegiatan seremoni.
“Jika ini diawasi dengan baik, maka bisa menutupi permasalahan defisit di tahun 2024 ini, dan tidak terjadinya pemborosan,” tukasnya.
Sementara itu, salah seorang pegawai di lingkungan Pemko Tanjungpinang menyesalkan, masih ada beberapa OPD yang terkesan egois, dengan menggelar acara di hotel, sedangkan tunjangan pegawai belum terbayar.
“Ada yang berangkat dinas luar, ada juga OPD yang tetap lancar bikin acara di hotel. Padahal anggaran kita lagi defisit, ditambah lagi TPP juga belum cair,” ucap salah satu pegawai pemko kepada hariankepri.com, Rabu (10/7/2024).
Ketika dikonfirmasi, Kepala Disperdagin Tanjungpinang, Riany menyampaikan, kegiatan yang dilakukan belakangan ini, anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami tak menganggu APBD, karena itu DAK yang harus dijalankan,” ucapnya.
Menurutnya, jika kegiatan itu tidak dilaksanakan, maka besar kemungkinan Disperdagin tak akan mendapatkan lagi anggaran dari pusat tersebut.
“Pelatihan-pelatihan itu kan non fisik, maka kita buat di hotel, tak mungkin kita buat di fasilitas pemko, sementara anggarannya tersedia,” ujarnya. Ia pun mengaku, sejauh ini Disperdagin sendiri juga terkena efisiensi anggaran oleh TAPD Pemko Tanjungpinang.
“Kita juga dirasionalisasi, tapi kami dapat DAK yang harus dijalankan,” tukasnya. []
Nur Quratul Nabila A
