JAKARTA – Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintahan yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya makan bergizi gratis. kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak. Hashim mengaku tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia.
“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim dikutip dari AFP, Kamis (11/7/2024).
“Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana,” lanjutnya.
Adapun, patut diketahui, berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Hashim mengatakan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya.
“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” ujar Hashim.
Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada bulan Oktober. Di sisi lain, Hashim juga merupakan pengusaha ternama di Indonesia. Dia mengepalai Grup Arsari yang fokus di bidang pertambangan, pertanian dan komoditas.
Para ekonom dan pakar ekonomi telah memperingatkan kenaikan rasio utang sebesar 50% akan mendorong defisit anggaran melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3% dari GDP.
Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia, yang diperkenalkan setelah krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990an, defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi sebesar 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60%. Hal ini juga dapat membebani rupiah, yang telah melemah lebih dari 5 persen terhadap dolar AS pada tahun ini. Sayangnya, Bank Dunia belum memberikan tanggapan perihal kenaikan batas utang RI tersebut.
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui sedang menjajaki cara untuk menghilangkan defisit fiskal dan batas atas rasio utang terhadap PDB. Langkah ini bertujuan memuluskan janji kampanyenya. Penasihat fiskal Prabowo, Thomas Djiwandono, mengatakan dia tidak mengetahui adanya diskusi untuk menghilangkan batas defisit fiskal dan rasio utang. Dia menambahkan Prabowo tetap berkomitmen untuk merancang anggaran tahun 2025 sesuai batas fiskal yang ditetapkan.
“Kami tetap berkomitmen terhadap rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk tahun 2025,” ujarnya kepada Reuters, dikutip Kamis (11/7/2024).
Adapun, tahun depan, defisit fiskal RI dipatok sebesar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB. []
Nur Quratul Nabila A
