JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak korban judi online menjadi orang miskin. Dia pun mengaku membantu korban judi online masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos).
“Cukup banyak yang menjadi miskin akibat judi online. Baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab Kemenko PMK,” kata Muhadjir, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024) yang dikutip KORANPADANG. Pihaknya juga banyak memberikan advokasi bagi korban judi online. Bahkan, dirinya memasukan mereka ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menerima bansos.
“Ya kita sudah banyak memberikan advokasi terhadap korban judi online ini, kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos,” kata Muhadjir. Ia juga meminta bantuan Kementerian Sosial untuk membantu korban judol yang mengalami gangguan psikososial untuk melakukan pembinaan.
Di sisi lain, Muhadjir Effendy juga meminta para penegak hukum khususnya Polri untuk memberikan perhatian khusus bagi anggotanya yang terjerat judi online. Pasalnya, judi online sudah sampai pada tahap menghawatirkan.
“Itu wewenang Pak Kapolri, tapi saya minta mendapatkan perhatian karena penegak hukum yang mestinya harus memberantas judi online tapi jadi bagian pelaku. Saya kira perlu ada perhatian khusus,” ujarnya.
Menurut Muhadjir, bahaya judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya masyarakat yang terjerat tapi semua kalangan termasuk penegak hukum.
“Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga,” jelasnya.
Kasus penegak hukum yang terjerat judi online yakni menimpa pasangan polisi di Jawa Timur. Sang istri yang juga merupakan anggota polisi, Briptu FN, tega membakar suaminya Briptu RDN yang menghabiskan uangnya untuk judi online. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) soal Satuan Tugas (Satgas) Judi Online bakal terbit pekan ini. Setelah itu, pihaknya langsung bekerja memberantas akun-akun judi online tersebut.
“Kita hanya menunggu yang perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun. Minggu ini langsung kita kerjakan karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online benar-benar habis,” kata Hadi, usai membuka Rakernas Satgas Saber Pungli di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Rabu lalu (12/6/2024).
Ia menyadari judi online ini sangat meresahkan masyarakat. Pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online.
“Kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK untuk memblokir 5.000 rekening, yang 5.000 rekening ini akan kita tindaklanjuti dan akan kita informasikan kepada media,” sambungnya.
Pada bagian lain, Hadi juga menyampaikan saat ini Satgas Saber Pungli telah meng-upgrade aplikasi SP4N Laporan ke ‘Si Duli’. Masyarakat nantinya bisa melaporkan ke aplikasi baru itu jika menemukan praktik-praktik pungutan liar. Ia meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan praktik-praktik pungli. []
Redaksi/KORANPADANG
